Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-48 Universitas Negeri Yogyakarta        
                                           PENGEMBANGAN CAMPUS BASED CIVIC EDUCATION  
                                                 DI PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH 
                                                                              
                                                                        Tukiran  
                                                FKIP Universitas Muhammadiyah Purwokerto 
                                                                              
                                                                        Abstrak 
                                     Penelitian yang berjudul Pengembangan Campus Based Civic Education di Perguruan 
                          Tinggi  Muhammadiyah  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  upaya-upaya  yang  dilaksanakan  oleh 
                          perguruan tinggi Muhammadiyah se Jawa Tengah untuk mengembangkan campus based civic 
                          education  
                                     Penelitian dilaksanakan pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Jawa Tengah, mulai 
                          bulan  Maret    2009  sampai  Nopember  2011.  Populasi  penelitian    seluruh  dosen  PKn  dan 
                          mahasiswa universitas Muhammadiyah di Jawa Tengah yang mengontrak mata kuliah Pendidikan 
                          Kewarganegaraan. Teknik pengambilan sampel  dengan cara area random sampling  Sebagai 
                          sampel  penelitian  adalah  dosen  PKn  dan  mahasiswa-mahasiswa  pada  perguruan  tinggi  :  (1) 
                          Universitas Muhammadiyah Surakarta;  (2) Universitas Muhammadiyah Semarang; (3) Universitas 
                          Muhammadiyah  Magelang;  (4)  Universitas  Muhammadiyah  Purworejo;  (5)  Universitas 
                          Muhammadiyah Purwokerto. Metode pengumpulan data dengan  wawancara dan dokumenter. 
                          Data  kualitatif  dideskripsikan  sehingga  memiliki  makna  yang  sistematis  dan  sistemik,  dengan 
                          teknik reduksi data, display data dan konklusi.  
                                   Hasil penelitian bahwa untuk mengembangkan campus based civic education antara lain 
                          diperlukan    adanya:  (1)  upaya  menciptakan  suasana  kampus  yang  demokratis  baik  dalam 
                          kegiatan intra maupun ekstra kurikulum;  (2) menyelenggarakan perkuliahan yang berorientasi 
                          pada  mahasiswa  (3)    mahasiswa  dilibatkan  dalam  berbagai  kegiatan  yang  bersifat  politik 
                          kenegaraan; (4) dibentuknya kelompok-kelompok studi mahasiswa, (5) diberikannya teori dan 
                          praktek-praktek  kebebasan  berpendapat,  kesetaraan  jender,  dan  rasa  tanggung  jawab;  (6) 
                          memperbanyak  diskusi  dengan  mahasiswa  tentang  realita  kehidupan/kasus  yang  nyata, 
                          kemudian bagaimana upaya untuk memecahkan masalah tersebut; (7)  memperbanyak lembaga-
                          lembaga kemahasiswaan dan melatih mahasiswa untuk taat pada peraturan kampus yang sudah 
                          ada;  (8)  pada  kegiatan  tri  dharma  perguruan  tinggi,  baik  pada  pendidikan,  penelitian  dan 
                          pengabdian pada masyarakat dosen diharapkan melibatkan mahasiswa dalam segala kegiatan; 
                          (9)  kampus  harus memberikan ruang gerak kepada mahasiswa guna berkembangnya potensi 
                          yang dimiliki mahasiswa; (10) memperbanyak metode diskusi kelompok maupun kelas  dalam 
                          proses  pembelajaran  (11)    sejak  awal  masuk  pergurun  tinggi  mahasiswa  hendaknya  sudah 
                          diperkenalkan dengan nilai-nilai demokrasi. 
                                    
                          Kata kunci : campus based civic education, PKn, PTM. 
                    
                    
                   Pendahuluan 
                            Kegagalan dalam usaha sosialisasi dan diseminasi demokrasi, apalagi untuk pembentukan 
                   cara  berpikir  (world  view)  dan  perilaku  demokrasi  di  lingkungan  pendidik  dan  masyarakat 
                   sekolah/universitas umumnya besumber dari tiga hal. Pertama, secara subtantif, PKn, Pancasila dan 
                   Kewiraan  tidak  secara  terencana  dan  terarah  mencakup  materi    dan  pembahasan    yang  lebih 
                   terfokus  pada  pendidikan  demokrasi  dan  kewarganegaraan.  Materi-materi  yang  ada  umumnya 
                   terpusat pada pembahasan yang idealistik, legalistik, dan normatif, Kedua, kalaupun materi-materi 
                   yang  ada  pada  dasarnya  potensial  bagi  Pendidikan  Demokrasi  dan  PKn,  potensi  itu  tidak 
                   berkembang,  karena  pendekatan  dan  pembelajarannya  bersifat  indoktrinatif,  regimentatif, 
                   monologis dan tidak partisipatif. Ketiga, ketiga subjek itu lebih teoritis daripada praktis. Akibatnya 
                                                                                                                                       
                                                                           15 
                    
                                    Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-48 Universitas Negeri Yogyakarta        
                   terdapat diskrepansi yang jelas diantara teori dan wacana 45 yang dibahas dengan realitas sosial 
                   politik  yang  ada.  Bahkan  pada  tingkat  sekolah/universitas  sekalipun,  diskrepansi  itu  sering  pula 
                   terlihat  dalam  bentuk  otoritanisme  bahkan  feodalisme  orang-orang  sekolah  dan  universitas  itu 
                   sendiri.  Akibatnya  bisa  dipahami,  kalau  sekolah/universitas  gagal  untuk  membawa  peserta  didik 
                   untuk “mengalami demokrasi”(Azra,2003:10). 
                             Terjadinya  kegagalan  seperti  disebutkan  di  atas,  kiranya  sudah  sangat  mendesak 
                   diadakannya perubahan paradigma dalam PKn yang dikembangkan pada lembaga pendidikan. Di 
                   samping  perubahan  paradigma  dalam  bidang  materi,  tidak  kalah  pentingnya  perubahan  dalam 
                   bidang paradigma metodologis. Apabila perubahan pada paradigma yang pertama diarahkan secara 
                   sistematis pada pengembangan wacana demokrasi yang berkeadaban dalam dinamika perubahan 
                   sosial  yang  berkembang,  maka  perubahan  paradigma  metodologis  diarahkan  untuk  mengem-
                   bangkan daya nalar peserta didik dalam kelas-kelas yang partisipatif. 
                            Setelah  digulirkannya  reformasi,  bangsa  kita  saat  ini  setidaknya  menghadapi    delapan 
                   fenomena patologi sosial yang tersisa dari proses transisi, yaitu (1) hancurnya nilai-nilai demokrasi 
                   dalam  masyarakat;  (2)  memudarnya  kehidupan  kewargaan  dan  nilai-nilai    komunitas;  (3) 
                   kemerosotan  nilai-nilai  toleransi  dalam  masyarakat;  (4)  memudarnya  nilai-nilai  kejujuran, 
                   kesopanan,  dan  rasa  tolong-menolong;    (5)  melemahnya  nilai-nilai  dalam  keluarga;  (6)  praktek 
                   korupsi,  kolusi,  nepotisme  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan;  (7)  kerusakan  sistem  dan 
                   kehidupan ekonomi; dan (8) pelanggaran terhadap nilai-nilai kebangsaan ( Cipto et al, 2002:ii-v). 
                          Berdasarkan  hasil-hasil penelitian di beberapa negara menyimpulkan, bahwa secara umum 
                   pendidikan kewarganegaraan yang dilakukan di beberapa negara mengarahkan warga bangsa itu 
                   untuk mendalami kembali nilai-nilai dasar, sejarah, dan masa depan bangsa bersangkutan sesuai 
                   dengan nilai-nilai paling fundamental yang dianutnya. Oleh karenanya, apa pun bentuk pendidikan 
                   kewarganegaraan yang dikembangkan di beberapa negara, hendaknya nilai-nilai fundamental dari  
                   masyarakat  itu  perlu  dikembangkan  sesuai  dengan  dinamika  perubahan  sosial,  agar  nilai-nilai 
                   fundamental  tersebut  menemukan  relevansinya  untuk  memberikan  kontribusi  yang  signifikan 
                   terhadap pemecahan problem suatu masyarakat ( Chamim et al, 2003 : xxxvii). 
                            Berdasarkan  hasil-hasil  penelitian  di  beberapa  negara  di  atas,  maka  Pendidikan 
                   Kewarganegaraan yang dikembangkan di Indonesia seharusnya juga mampu menemukan kembali 
                   relevansi nilai-nilai fundamental  masyarakat dengan dinamika sosial yang berubah secara cepat. 
                   Dalam  konteks    Indonesia,  sesungguhnya  lembaga-lembaga  pendidikan  di  Indonesia  menurut  
                   Chamim et al (2003: xxxiv), lebih progresif dalam pengembangan civic education, karena mereka 
                   sudah cukup lama melakukan upaya pengembangan civic education dengan menggunakan separated 
                   approach melalui mata pelajaran atau matakuliah khusus, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), 
                   Matakuliah Dasar Umum (MKDU) Pancasila dan Kewiraan, bahkan Penataran P4. 
                             Perguruan tinggi dari perspektif politik merupakan suatu lembaga  yang di harapkan sebagai 
                   media rekruitmen, seleksi, dan pendidikan warga bangsa untuk memasuki kelompok elit politik. 
                   Cepat atau lambat elit politik masyarakat dan politisi Indonesia akan merupakan lulusan lembaga 
                   tinggi.  Dalam  tindakan  yang  rasional  tersebut  diharapkan  keputusan  yang  diambil  akan 
                   mendatangkan keuntungan tidak saja bagi diri  dan keluarga tapi juga seluruh masyarakat dan 
                   bangsa. Dengan kalimat singkat, PKn di perguruan tinggi harus mampu menghasilkan mahasiswa  
                                                                                                                                       
                                                                           16 
                    
                                    Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-48 Universitas Negeri Yogyakarta        
                   yang berpikir kritis dan bertindak demokratis. Menjadi bangsa yang “mudah dipimpin tetapi sulit 
                   untuk dikendalikan, mudah diperintah tetapi juga sulit untuk diperbudak “ (Zamroni, 2003 :10). 
                          Berdasarkan  uraian  di  atas,  permasalahan  secara  umum  pada  penelitian  ini  adalah 
                   bagaimanakah upaya untuk mengembangkan campus based civic education di  Perguruan Tinggi 
                   Muhammadiyah Jawa Tengah yang tepat. Sedangkan perumusan masalah secara khusus adalah : 
                       1.  Apa yang diupayakan oleh perguruan tinggi Muhammadiyah  untuk menegakkan tiga pilar 
                            yang  meliputi  anti  kekerasan,  konstitusional,  dan  memberikan  sesuatu  yang  riil  bagi 
                            kemajuan masyarakat? 
                       2.  Bagaimanakah pelaksanaan  ketiga pilar tersebut di perguruan Tinggi Muhammadiyah? 
                       3.  Bagaimana perwujudan dan dampaknya terhadap kehidupan di kampus? 
                       4.  Bagaimanakah praktek pelaksanaan proses pembelajaran PKn di kampus perguruan tinggi 
                            Muhammadiyah? 
                       5.  Bagaimanakah pelaksnaan kegiatan kuliah kerja nyata, pengabdian pada masyarakat, bakti 
                            sosial dan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka mewujudkan 
                            campus based civic education? 
                       6.  Bagaimanakah penyebaran nilai-nilai kewarganegaraan melalui kegiatan kemahasiswaan di 
                            lingkungan  perguruan  tinggi  Muhammadiyah,  seperti  pengembangan  model  student 
                            goverment dan penguatan etos kewirausahaan (enterpreneurship) 
                            Dalam konteks Muhammadiyah yang sudah lama menekuni dunia pendidikn melalui jaringan 
                   nasional yang dimilikinya, penyemaian nilai-nilai demokrasi dan civic values melalui dunia pendidikan 
                   menjadi sebuah keniscayaan, karena Muhammadiyah merupakan salah satu elemen civil society 
                   organizations (CSOs) yang cukup besar di Indonesia. Dalam kaitannya dengan hal itu, Perguruan 
                   Tinggi  Muhammadiyah memegang peran yang cukup signifikan dalam mendorong demokratisasi 
                   dalam  perwujudan  masyarakat  madadni  melalui  sistem    pendidikan  yang  dikelolanya.  Agar 
                   Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) di perguruan tinggi lebih menemukan titik relevansi 
                   dengan kebutuhan demokrasi dan perubahan social, terutama di era menuju demokrasi dewasa ini, 
                   maka  yang  diperlukan  adalah  Campus  Based  Civic  Education  (Diktilitbang  PP  Muhammadiyah, 
                   2003:x). 
                          Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 
                       1.  Menganalisis yang diupayakan oleh perguruan tinggi Muhammadiyah  untuk menegakkan 
                            tiga pilar yang meliputi anti kekerasan, konstitusional, dan memberikan sesuatu yang riil bagi 
                            kemajuan masyarakat. 
                       2.  Mengetahui pelaksanaan  ketiga pilar  yang meliputi anti kekerasan, konstitusional, dan 
                            memberikan sesuatu yang riil bagi kemajuan masyarakat. 
                       3.  Mengetahui  perwujudan dan dampaknya terhadap kehidupan di kampus perguruan tinggi 
                            Muhammadiyah. 
                       4.  Menganalisis  praktek  pelaksanaan  proses  pembelajaran  PKn  di  kampus  perguruan  tinggi 
                            Muhammadiyah. 
                       5.  Mengetahui pelaksnaan kegiatan kuliah kerja nyata,  pengabdian  pada  masyarakat,  bakti 
                            sosial dan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka mewujudkan 
                            campus based civic education. 
                                                                                                                                       
                                                                           17 
                    
                                    Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-48 Universitas Negeri Yogyakarta        
                       6.  Mengetahui  penyebaran  nilai-nilai  kewarganegaraan  melalui  kegiatan  kemahasiswaan  di 
                            lingkungan  perguruan  tinggi  Muhammadiyah,  seperti  pengembangan  model  student 
                            goverment dan penguatan etos kewirausahaan (enterpreneurship). 
                        
                   Metode Penelitian 
                   Desain Penelitian 
                            Penelitian ini merupakan penelitian kombinasi kuantitatif dan kualitatif Metode penelitian 
                   yang digunakan adalah survey,  pada mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Jawa Tengah, 
                   yang  meliputi  proses  pembelajaran  PKn,  pengembangan  nilai-nilai  kewarganegaraan  mahasiswa, 
                   pengembangan kampus sebagai laboratorium demokrasi dan penegembangan campus based civic 
                   education.   
                    
                   Tempat dan waktu Penelitian 
                   1. Tempat Penelitian 
                            Penelitian  ini  dilakasanakan  pada  Perguruan  tingi  Muhammadiyah  di  Jawa  Tengah. 
                   Dipilihnya wilayah Jawa Tengah, karena di Jawa Tengah  terdapat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 
                   yang cukup banyak dan representatif, yakni terdapat 14 perguruan tingi Muhammadiyah. Di samping 
                   itu    pada  saat  ini  Majelis  Pendidikan  Tinggi  Penelitian  dan  pengembangan  Pimpinan  Pusat 
                   Muhammadiyah mengembangkan  Civic  Education  atau  Pendidikan  Kewarganegaraan  di  seluruh 
                   Perguruan Tinggi Muhammadiyah se- Indonesia. 
                    
                   2. Waktu Penelitian 
                            Penelitian ini merupakan penelitian hibah kompetensi yang berlangsung selama 3 tahun, 
                   yang dilaksanakan pada Maret  2009 sampai dengan Nopember 2011. 
                    
                   Populasi dan Sampel Penelitian 
                            Populasi  penelitian  ini  adalah  seluruh  mahasiswa  universitas  Muhammadiyah  di  Jawa 
                   Tengah yang mengontrak mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada tahun akademik 2010-
                   2011, yang terdiri dari 14 perguruan tinggi Muhammadiyah di Jawa tengah. 
                            Teknik penegembilan sampel dilaksanakan dengan cara kuota area random sampling. Dari 
                   14  perguruan  tinggi  Muhammadiyah  di  Jawa  Tengah  diambil  empat  perguruan  tinggi 
                   Muhammadiyah  sebagai  sampel  berdasarkan  area,  yaitu  berdasarkan  eks  karesidenan,  yaitu 
                   Karesidenan Surakarta, Kedu, Semarang dan Banyumas. Sehingga sebagai sampel epenelitian adalah 
                   seluruh dosen PKn dan mahasiswa yang mengontrak mata kuliah PKn pada tahun akademik 2010-
                   2011,  yang  meliputi  perguruan  tinggi:  (1)  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta;  (2)  Universitas 
                   Muhammadiyah Semarang; Universitas Muhammadiyah Purworejo; (4) Universitas Muhammadiyah 
                   Magelang; dan (5) Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 
                            Sebagai informan pada penelitian ini, di samping dosen-dosen PKn ke-14 Perguruan Tinggi 
                   Muhammadiyah di jawa Tengah, juga beberapa Rektor dan Pembenatu Rektor III di PTM. Dipilihnya 
                   Rektor,  karena  yang  paling  bertanggung  jawab  dan  paling  mengetahui  tentang  PTM  yang 
                   dekelolanya. Sedangkan PR III yang membidangi kemahasiswaan, sehingga yang paling tahu tentang 
                   mahasiswa di PTM di mana ia bertugas.  
                                                                                                                                       
                                                                           18