Authentication
444x Tipe PDF Ukuran file 0.15 MB
MAKALAH
ANATOMI PENATAAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAHAN
PROVINSI GORONTALO BERDASARKAN ASAS PEMBENTUKANNYA
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Hukum Pemerintahan Daerah Yang
Diampuh Oleh Bapak Abdul Hamid Tome SH.MH
Disusun Oleh :
NURAIN DAWALI (1011419053)
S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi
Maha Penyayang. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita
Nabi besar Muhammad SAW. Berkat rahmat dan limpahannya, Penyusun mampu
menyelesaikan makalah ini guna memenuhi tugas mata kuliah Hukum
Pemerintahan Daerah dengan judul “ANATOMI PENATAAN PERANGKAT
DAERAH PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO BERDASARKAN
ASAS PEMBENTUKANNYA”
Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan
menjadi sumber pemikiran kepada pembaca. Penyusun menyadari bahwa makalah
ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari
pembaca demi perbaikan makalah ini akan saya terima dengan senang hati guna
penyempurnaan makalah ini.
Akhir kata semoga dengan adanya makalah ini dapat bermanfaat untuk
penyusun maupun pembacanya.
Gorontalo, 21 November 2020
Penulis
1
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 1
C. Tujuan 2
BAB II PEMBAHASAN
A. Perangkat daerah Provinsi Gorontalo 3
B. Arti penting asas dalam peraturan perundang-undangan 3
C. kesesuaian perangkat daerah provinsi gorontalo berdasarkan asas
pembenentukanya 5
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan 12
B. Saran 12
DAFTAR PUSTAKA 13
2
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Negara merupakan organisasi tertinggi yang mengatur
kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah. Sebagai sebuah
organisasi, tentunya negara memiliki tujuan terhadap hakikat
keberadaannya. Pencapaian terhadap tujuan ini dilakukan oleh setiap
susunan organisasi pemerintahan, untuk mengelolaurusan-urusan yang
berkaitan dengan kehidupan publik. Oleh karenanya perlu
dilakukan pendelegasian kewenangan kepada masing-masing susunan
organisasi pemerintahan. Pemerintah daerah yang merupakan bagian
dari sistem pemerintahan di Indonesia, juga perlu melakukan
pendelegasian kewenangan kepada susunan perangkat daerahnya agar
pelaksanaan otonomi daerah berjalan dengan efektif walaupun kemudian
implemntasinya masih sampai dengan saat ini masih terjadi perdebatan.
Pasca dikeluarkannya PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah mengharuskan pemerintah daerah melakukan penataan kembali
perangkat daerahnya. Menurut Budi, bahwa tujuan dari kebijakan
penataan kelembagaan daerah harus dipahami sabagai salah satu
upaya untuk membentuk sistem pemerintahan daerah yang efektif dan
efisien, tanggap dan cekatan (quick and responsive), terbuka dan
bertanggung jawab (transparant and accountable), membuka seluas
mungkin partisipasi publik (inclusive and democratic
B. RUMUSAN MASALAH
1. Ada apa dengan perangkat daerah di provinsi Gorontalo ?
2. Apa arti penting asas dalam peraturan perundang-undangan ?
3. Bagaimana kesesuaian perangkat daerah provinsi gorontalo
berdasarkan asas pembentukanya ?
1
no reviews yet
Please Login to review.