Hukum Harta 
             Hukum Harta 
             Kekayaan
             Kekayaan
              Hukum  yang  mengatur  hak  dan  kewajiban 
             yang  bernilai  dengan  uang,  atau  peraturan-
             peraturan  yang  mengatur  hubungan  hukum 
             antara  orang  dengan  dengan  benda  atau 
             sesuatu yang dapat dinilai dengan uang
                         SECARA UMUM
                         SECARA UMUM
                         Hukum Harta Kekayaan
       Mutlak                         Relatif
       Suatu  ketentuan  yang         Ketentuan          yang 
       mengatur  tentang  hak-        mengatur tentang utang 
       hak    kebendaan   dan         piutang  yang  timbul   
       barang-barang       tak        karena           adanya 
       berwujud                       perjanjian
       Zakelijk  Recht    (hak        Personen    Recht    (hak 
       Kebendaan)                     perseorangan)
       Memberikan  kekuasaan          Memberikan     kekuasaan 
       langsung        kepada         kepada  sesorang  untuk 
       seseorang  yang  berhak        menuntut seseorang yang 
       untuk        menguasai         lain  agar  berbuat  sesuatu 
       sesuatu benda kedalam          atau tidak berbuat sesuatu
       tangan siapapun benda 
       itu
                          Perbedaan Hak 
                          Perbedaan Hak 
                          Kebendaan dan Hak 
                          Kebendaan dan Hak 
                          Perorangan
                          Perorangan
     NO HAK KEBENDAAN                       HAK PERORANGAN
     01    Bersifat Mutlak                  Bersifat Relatif
           Berlaku terhadap setiap orang    Hanya berlaku terhadap orang-
                                            orang tertrntu saja
     02    Berlangsung lama                 Waktu yang tidak terlalu lama
     03    Jumlah Hak kebendaan terbatas  Tidak     terbatas   apa    yang 
           pada     apa    yang     hanya  ditentukan Undang-Undang
           ditentukan Undang-undang
     04    Menganut sistem tertutup         Menganut sistem terbuka