PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM 
       ATASPERBUATAN MELAWAN HUKUM 
     OLEH PENGUASADALAM PERSPEKTIF HUKUM 
              PERDATA
               OLEH
          DR. I KETUT WESTRA,SH.MH.
    DISAMPAIKAN DALAM SEMINAR NASIONAL APHK
        DENPASAR 16-17 DESEMBER 2015
       PERBUATAN MELAWAN HUKU  ( PASAL 1365 KUH PERDATA)
       PERIODE PERBUATAN MELAWAN HUKUM:
           TAHUN 1838
           TAHUN 1838-1919.
           SETELAH 1919
       PERBUATAN MELAWAN HUKUM  ( SEMPIT DAN LUAS)
       FAHAM SEMPIT HANYA UU DAN KEBIASAAN SAJA
       FAHAM LUAS
           Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin hukum
           Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri yang 
            diberikan oleh undang-undang
           Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
           Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam 
            masyarakat.    
      
       Dari ketentuan pasal 1365 KUH Perdata dapat dipahami bahwa 
         suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi 
         unsur-unsur sebagai beriukut :
           Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatige)
           Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian,
           Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan,kelalaian
           Antara perbuatandan kerugian yang timbul harus ada hubungan 
            kausal.
       suatu gugatan onrechtmatige daad akan berhasil dengan baik 
         bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
           Pertama-tama tindakan/perbuatan harus melawan hukum
           Harus ada kerugian (schade) yang ditimbulkan (diderita), disini berarti 
            bahwa antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebaba 
            akibat (causaliteit verband)
           Harus ada kesalahan (schuld)
       Perbuatan melawan hukum dibidang hukum perdata dapat 
        dilakukan oleh :
           Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh diri pribadi (orang)
           Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan hukum baik 
            badan hukum privat maupun badan hukum publik.
           Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh 
           Pemerintah/penguasa.Perbuatan melawan hukum oleh penguasa 
            atau onrechtmatige overheidsdaad terjadi apabila pemerintah turut 
            serta dalam lalu lintas keperdataan ( jual-beli, sewa-menyewa, 
            perjanjian pengadaan barang dan jasa dan lainnya), lalu pemerintah 
            melakukan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana yang 
            tercantum dalam pasal 1365 KUH Perdata, maka baginya berlaku pula 
            tiap-tiap ketentuan yang berlaku bagi badan hukum. Sebab 
            pemerintah adalah badan hukum, baik dalam lapangan hukum 
            ketatanegaraan maupun dalam lapangan hukum perdata.