RIWAYAT HIDUP 
    I.     N A M A                             :  IDA PUTU WEDANAJATI, S.H., M.H.
           PANGKAT                      :  AKBP                       
             JABATAN                     :  KASUBDIT III TIPIDKOR DIT RESKRIMSUS POLDA BALI
    II.      PENDIDIKAN                  :
             1.       KEPOLISIAN
                  A. SEBA MILSUK POLRI    1988
                  B. STUKPA POLRI  THN 1998
                  C. SLAPA POLRI THN 2008
           2.             DIKJUR / SUS
                  A. DAS PA LANTAS ( 1999 )
                  B. LAN PA LANTAS  ( 2001 )
                  C. LAN PA IDENTIFIKASI ( 2004 )
                  D. LAT VCD FUNGSI (MABES POLRI)
                  E. LAT DVI (JCLEC)
                  F. LAT PENYIDIKAN KEBAKARAN (JCLEC)
                  G. LAT TIPIDKOR (MABES POLRI) 
                  H. LAT MONEY LAUNDRING (JCLEC)
                  I.  LATKATPUAN ASSESOR (MABES POLRI)
                  J. DIKBANGSPES SUS JEMEN OPS (MABES POLRI) 
    III       RIWAYAT JABATAN                     :
    1.     ANGT KOORSPRIPIM ( ADC KAPOLDA )
    2.     KAUR REG IDENT SAT LANTAS POLRES JEMBRANA.
    3.     KAPOLSEK MARGA POLRES TABANAN
    4.     KAPOLSEK PUPUAN POLRES TABANAN
    5.     KANIT OLAH TKP I DIT RESKRIM POLDA BALI
    6.     KAPOLSEK SUKAWATI POLRES GIANYAR
    7.     KANIT II SAT IV / PIDKOR DIT RESKRIM POLDA BALI
    8.     KABAG OPS POLRES BULELENG
    9.     KASI DIKSMAS DITLANTAS POLDA BALI
    10.    KANIT II SUBDIT III/PIDKOR DIT RESKRIMSUS POLDA BALI
    11.    KABAG BIN OPS DITRESKRIMUM POLDA BALI                                                                                                                              2
    12.    KASUBDIT III DITRESKRIMSUS POLDA BALI 
                         ANGGARAN DANA DESA
  - SETIAP TAHUN MENGALAMI PENINGKATAN 
      * TAHUN 2015 RP 20,8 TRILIYUN 
      * TAHUN 2016 RP 46,9 TRILIYUN
      * TAHUN 2017 RP 60 TRILIYUN 
      * TAHUN DEPAN DIRENCANAKAN RP 120 TRILIYUN 
  DANA DESA YANG BEGITU BESAR BERBAGAI PERSOALAN MENGHANTUI DLM PENGELOLAAN, 
  MAKA HAL INI HARUS DIKAWAL DGN SEBAIK-BAIKNYA SEHINGGA DANA DESA MEMBERIKAN 
  MANFAAT YG SEBESAR BESARNYA UNTUK PEMBANGUNAN DESA. 
  HASIL EVALUASI ADA 671 ADUAN KE KEMENTERIAN DESA, 300 ADUAN KE KPK.
  POLDA BALI PADA TAHUN 2016 S.D. 2017 TELAH MENERIMA 25 ADUAN DARI MASYARAKAT 
  TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA YANG DIDOMINASI OLEH LAPORAN PENYALAHGUNAAN 
  PENGELOLAAN DANA DESA OLEH APARAT DESA .
  POLDA BALI & JAJARAN TELAH MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP 10 KASUS DUGAAN 
  TINDAK PIDANA YG BERKAITAN DGN PENGELOLAAN DANA DESA.
                                                                           3
         FILOSOFI DANA DESA
                         
        Meningkatkan  kesejahteraan  dan  pemerataan 
        pembangunan             desa      melalui        peningkatan 
        pelayanan           publik        didesa,         memajukan 
        perekonomian  desa,  mengatasi  kesenjangan 
        pembangunan  antar  desa  serta  memperkuat 
        masyarakat          desa       sebagai        subjek        dari 
        pembangunan.
                                                                           4
              KETENTUAN PP 60 TAHUN 2014
                                         
     PASAL 19
      
     1)     Dana      Desa      digunakan        untuk      membiayai 
        penyelenggaraan          pemerintahan,         pembangunan, 
        pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
      
     2)   Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 
        diprioritaskan        untuk        pembangunan            dan 
        pemberdayaan masyarakat
      
     PASAL 20
      
     Penggunaan  Dana  Desa  mengacu  pada 
                                                                           5
     Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
     dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
         PRINSIP PRIORITAS PENGGUNAAN 
                         DANA DESA 
    1.    KEADILAN,  dengan  mengutamakan  hak  atau 
        kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-
        bedakan; (Inklusif)
     
    2.  KEBUTUHAN  PRIORITAS,  dengan  mendahulukan 
        kepentingan  Desa  yang  lebih  mendesak,  lebih 
        dibutuhkan  dan  berhubungan  langsung  dengan 
        kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
     
    3.    TIPOLOGI  DESA,  dengan  mempertimbangkan 
        keadaan  dan  kenyataan  karakteristik  geografis, 
        sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa 
                                                               6
        yang  khas,  serta  perubahan  atau  perkembangan 
        kemajuan desa