AKSI PK 2021-2022
            FOKUS 1: PERIZINAN            FOKUS 2: KEUANGAN             FOKUS 3: PENEGAKAN 
                                                                        HUKUM & REFORMASI 
              DAN TATA NIAGA                    NEGARA                       BIROKRASI
          Aksi: Integrasi              Aksi:             Aksi: Peningkatan       Aksi: Pemanfaatan 
        Perencanaan dan           Implementasi          Penerimaan Negara       Data kependudukan 
          Penganggaran            E-Payment &           melalui Pembenahan        untuk efektivitas 
       Berbasis Elektronik                                     PNBP              kebijakan sektoral 
                                    E-Katalog                                       berbasis NIK
                                     Output 2                Output 3
               Output 1             E-katalog           Pengadaan Langsung 
              E-payment              (lokal &            secara elektronik 
                                     sektoral)                (PLSE)
       Indikator        Indikator         Indikator         Indikator
        Key              Key              Key               Key              Key 
     activities       activities       activities        activities       activities
                                 OUTPUT 1: E-PAYMENT
                                       Tersedianya dan 
                                     digunakannya sistem 
                                     pembayaran secara 
                                 elektronik untuk pengadaan 
                                     barang/jasa melalui 
                                 elektronik katalog sd Rp200 
                                  juta dan toko daring/ Bela 
                                          Pengadaan
                        Indikator 1:                    Indikator 2:
                   Regulasi tentang sistem           Jumlah pembayaran 
                     pembayaran secara             secara elektronik untuk 
                       elektronik untuk            pengadaan barang dan 
                   pengadaan barang dan              jasa melalui katalog 
                    jasa melalui elektronik         elektronik s.d. Rp200 
                    katalog s.d. Rp200 juta       juta dan toko daring/Bela 
                     dan toko daring/Bela                Pengadaan
                         Pengadaan
     Indikator 1: E-
     payment                                     Penanggungjawa
        Output         Indikator      Target       b/Pelaksana/            Key Activities          Data Dukung
                                                     KL Terkait
     Tersedianya     Regulasi         13  K/L    1. Kementerian       a. Menyusun kajian         a. Laporan hasil 
     dan             tentang          dan 12     Keuangan             kebijakan terkait          kajian
     digunakannya  sistem             Pemprov                         pembayaran secara 
     sistem          pembayaran       (terimple  2. Kementerian       elektronik (LKPP,          b.Ketetapan/keput
     pembayaran      secara           mentasik Dalam Negeri           Kemenkeu, Kemendagri,  usan tentang SOP 
     secara          elektronik       an 100                          Kemenkominfo, BSSN)        pembayaran 
     elektronik      untuk            %)         3. Lembaga                                      secara elektronik
     untuk           pengadaan                   Kebijakan            b. Menyusun 
     pengadaan       barang dan                  Pengadaan Barang  kebijakan/SOP perihal         c. SK Tim teknis 
     barang/jasa     jasa melalui                dan Jasa             pembayaran secara          percepatan
     melalui         elektronik                  Pemerintah (LKPP)    elektronik (Kemenkeu  
     elektronik      katalog                                          Kemendagri, LKPP, 
     katalog sd                                  4.Kemenkominfo       Kemenkominfo, BSSN)
     Rp200 juta 
     dan toko                                    5. BSSN              c. Membuat usulan 
     daring/ Bela                                                     nama-nama /SK untuk 
     Pengadaan                                                        tim teknis percepatan 
                                                                      implementasi e-payment 
                                                                      (Kemenkeu  Kemendagri, 
                                                                      LKPP, Kemenkominfo, 
                                                                      BSSN)
     Indikator 1: E-payment
                                                      Penanggungja
          Output           Indikator      Target     wab/Pelaksana/            Key Activities           Data Dukung
                                                        KL Terkait
     Tersedianya dan  Regulasi            13  K/L    1. Kementerian 
     digunakannya       tentang sistem  dan 12       Keuangan            d. Melakukan review           d. Data tentang 
     sistem             pembayaran        Pempro                         apakah semua  (13 K/L)        implementasi 
     pembayaran         secara            v          2. Kementerian      sudah menerapkan SAKTI        SAKTI pada K/L
     secara             elektronik        (terimpl   Dalam Negeri        dan jika masih ada yang 
     elektronik untuk  untuk              ementa                         belum, untuk didorong         e.  Screenshot  
     pengadaan          pengadaan         sikan      3. Lembaga          penerapannya                  (bukti adanya 
     barang/jasa        barang dan        100 %)     Kebijakan           (Kemenkeu)                    fitur) 
     melalui            jasa melalui                 Pengadaan                                         pembayaran 
     elektronik         elektronik                   Barang dan Jasa     e.  Pengembangan atau         secara 
     katalog sd         katalog                      Pemerintah          penambahan fitur              elektronik pada  
     Rp200 juta dan                                  (LKPP)              pembayaran secara             e-katalog/e- 
     toko daring/ Bela                                                   elektronik pada aplikasi e-   purchasing dan 
     Pengadaan                                       4.Kemenkominfo      katalog/e- purchasing dan  toko daring/Bela 
                                                                         toko daring/Bela              Pengadaan
                                                     5. BSSN6. 13 K/L    Pengadaan (Kemenkeu 
                                                     sektor  dan 12      dan LKPP)                     f. Dokumen 
                                                     Provinsi                                          system 
                                                                         f. Persiapan sistem           requirement 
                                                                         pembayaran secara             untuk 
                                                                         elektronik (Kemenkeu,         implementasi 
                                                                         LKPP,Kemendagri)              sistem
                                                                                                       E-payment
      Indikator 2: E-
      payment                                                            Penanggungjawa
            Output                   Indikator              Target                  b/                  Key Activities                Data 
                                                                             Pelaksana/                                             Dukung
                                                                              KL Terkait
      Tersedianya dan         Jumlah pembayaran            13  K/L      1. LKPP                     e.  Arsitektur E payment     Arsitektur / 
      digunakannya            secara elektronik  untuk     dan 12       2. Kemenkeu                 (Kemenkeu,                   prototype 
      sistem pembayaran       pengadaan barang dan         Pemprov      3. Kemendagri               Kemenkominfo, BSSN,          sistem e 
      secara elektronik       jasa melalui katalog         (terimple    4. KemenkoMarves            LKPP, Kemendagri)            payment
      untuk pengadaan         elektronik s.d Rp200 jt      mentasika    5. KUKM
      barang/jasa melalui     dan toko daring/ bela        n 100 %)                                 f. Integrasi antar sistem    Rekap bukti 
      elektronik katalog sd  pengadaan                                  11 K/L:  Kemenkes,          pembayaran (Kemenkeu,        pembayaran 13 
      Rp200 juta dan toko                                               Kementan, Kemenhub,         Pemerintah Daerah &          K/L dan 12 
      daring/ Bela                                                      KemenPUPR,                  LKPP)                        Provinsi 
      Pengadaan                                                         Kemendikbud,                                             (Kemenkeu,Kem
                                                                        Kemenperin, KLHK,           g. Sosialisasi e-payment     endagri, LKPP)
                                                                        Kemenhan,                   dan transaksi non tunai di 
                                                                        Kemenparekraf, POLRI,       K/L dan Pemda (LKPP,         Bukti sosialisasi 
                                                                        BNPB                        Kemenkeu, Kemendagri,        kepada UMKM 
                                                                                                    KUKM, KemenkoMarves)         ( 13 K/L dan 12 
                                                                        12 Prov: DKI Jakarta,                                    provinsi)
                                                                        Banten, Jawa Barat,         h. Penerapan e-payment 
                                                                        Jawa Tengah, Jawa           dan transaksi non tunai di   Rekap UMKM 
                                                                        Timur, Bali, Sumatera       K/L dan Pemda (13 K/L        yang menerima 
                                                                        Utara, Sumater Barat,       dan 12 Provinsi (LKPP ,      pembayaran 
                                                                        Kalimantan Timur,           Kemenkeu, Kemendagri,        secara 
                                                                        Kalimantan Selatan dan      KUKM, KemenkoMarves)         elektronik  dari 
                                                                        Sulawesi Selatan                                         13 K/L dan 12 
                                                                                                                                 Pemprov 
                                                                                                                                 (KemenkoMarve
                                                                                                                                 s dan LKPP)
                                                                                                                                 Bukti 
                                                                                                                                 penerapan E 
                                                                                                                                 payment dan 
                                                                                                                                 transaksi Non 
                                                                                                                                 Tunai di masing-
                                                                                                                                 masing K/L dan 
                                                                                                                                 Pemda