Jurnal Adminsitrasi Publik                                          Volume 3 Nomor 1, Juni 2012 
                                         DIMENSI ETIKA DALAM PELAYANAN PUBLIK  
                                         ARTI PENTING, DILEMA DAN IMPLIKASINYA  
                                           BAGI PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA 
                                                                       
                                                            Ipah Ema Jumiati 
                                                        Emmatop_31@yahoo.co.id 
                                                                       
                                                                       
                                                 Program Studi Ilmu Administrasi Negara 
                                                   Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
                                                   Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 
                                                           Jl. Raya Jakarta Km 4 
                                                                       
                          
                         Abstract : One of the weaknesses in public administration in Indonesia is the lack of 
                         ethics of public service as it already exists in developed countries. Ethics relating to 
                         the discipline that studies the values held by humans and their justification, and in 
                         this  ethics is  a branch of philosophy that studies the values of good and bad for 
                         humans.  Ethics is  more  associated  with the  moral  principles  on which the  act 
                         someone with a particular profession or in other words, talking about the ethical 
                         values of life and the laws that govern human behavior both as individuals and as 
                         social beings. Therefore, as a philosophy and professional ethics standards (code of 
                         ethics),  or  morals  or the  right  rules  of conduct  (rules of correct  behavior)  are 
                         supposed to  be there and be obeyed by the providers of public services or public 
                         administrators in the provision of services to the public. 
                         Keywords: Ethics, Service, Public 
                                                                          muncul pelanggaran etika atau 
                         I. PENDAHULUAN                                   misconduct      di dalam instansi 
                                 Isu tentang etika dalam                  pemerintah, termasuk pemerintah 
                         pelayanan publik di Indonesia kurang             Indonesia. Di Amerika Serikat 
                         dibahas secara luas dan tuntas seperti           sekalipun banyak pejabat publik yang 
                         terdapat di negara maju, meskipun                terlibat dalam perilaku yang tidak 
                         telah disadari bahwa salah satu                  terpuji. Dennis F. Thompson (2005), 
                         kelemahan dasar dalam pelayanan                  Professor dari Harvard University, 
                         publik di Indonesia adalah masalah               menyatakan bahwa skandal etika ini 
                         moralitas. Etika sering dilihat sebagai          memang semakin meluas, tidak saja 
                         elemen yang kurang berkaitan dengan              disebabkan oleh semakin banyak 
                         dunia pelayanan publik. Padahal,                 aturan yang membatasi moral pejabat 
                         dalam kenyataannya etika merupakan               tetapi juga oleh semakin banyak 
                         salah satu elemen yang sangat                    tuntutan publik agar pejabat publik 
                         menentukan kepuasan publik yang                  harus mengikuti nilai-nilai dasar yang 
                         dilayani sekaligus keberhasilan                  mereka tuntut. 
                         organisasi pelayanan publik itu sendiri.                 Herbert A. Simon dalam 
                                 Dalam literatur administrasi             karyanya Adminsitrative Behavior 
                         publik dan ilmu politik, selalu                  yang ditulisnya pada tahun 1947 
                         diingatkan sisi etika dari administrasi          mengingatkan bahwa para 
                         publik (Henry, 1995:400-401).                    administrator ternyata dalam membuat 
                         Memang dari hari ke hari selalu                  keputusan cenderung didasarkan pada 
                                                                                                                 32 
                          
                        
                       Jurnal Adminsitrasi Publik                                          Volume 3 Nomor 1, Juni 2012 
                       pertimbangan-pertimbangan di luar             yang disusun berdasarkan 
                       rasionalitas atau di luar pertimbangan        kepentingan-kepentingan tertentu yang 
                       ekonomi dan efisiensi. Para  berbeda dengan kepentingan publik, 
                       administrator nampaknya sangat                maka struktur organisasi tersebut tidak 
                       dipengaruhi oleh faktor sosial dan            akan efektif. Di dalam proses 
                       psikologis sehingga berdampak pada            manajemen misalnya, kebobrokan 
                       keputusan yang mereka buat. Apa               moralitas atau etika dari mereka yang 
                       yang disampaikan oleh Simon ini               merencanakan, mengimplementasikan, 
                       ternyata senada dengan yang                   dan memonitor serta mengevaluasi 
                       diungkapkan beberapa tahun  pelayanan publik akan sangat 
                       sebelumnya oleh Harold Lasswell               berpengaruh pada hasil akhir. Dengan 
                       dalam Psychopathology and Politics di         kata lain, tingkat moralitas atau etika 
                       tahun 1930, dan oleh Chester I.               para pemberi pelayanan publik akan 
                       Barnard dalam The Function of the             mempengaruhi pencapaian hasil.  
                       Executive pada tahun 1938. Kemudian                  Seperti kita ketahui bahwa 
                       beberapa karya penting seperti                etika berkenaan dengan disiplin ilmu 
                       Morality and Administration in                yang mempelajari nilai-nilai yang 
                       Democratic Government oleh Paul H.            dianut oleh manusia beserta 
                       Appleby tahun 1952 dan The Polity             pembenarannya dan dalam hal ini etika 
                       oleh Norton Long tahun 1962, The              merupakan salah satu cabang filsafat 
                       Politics of Bureaucracy  tahun 1965           yang mempelajari nilai-nilai baik dan 
                       oleh Gordon Tullock, dsb., telah              buruk bagi manusia. Etika juga lebih 
                       meyakinkan kita bahwa masalah moral           banyak dikaitkan dengan prinsip-
                       dan etika menjadi isu yang sangat             prinsip moral yang menjadi landasan 
                       strategis di dalam dinamika  bertindak seseorang yang mempunyai 
                       administrasi publik.                          profesi tertentu atau dengan kata lain 
                               Dewasa ini, etika terus               etika berbicara mengenai nilai-nilai 
                       mendapat sorotan dalam beberapa               hidup dan hukum-hukum yang 
                       literatur administrasi publik (Cooper,        mengatur tingkah laku manusia baik 
                       1998; Donahue, 2003; Berman, 2003).           sebagai individu maupun sebagai 
                       Etika dapat menjadi suatu faktor yang         mahluk bermasyarakat.  
                       mensukseskan tetapi juga sebaliknya                  Oleh karena itu dapat 
                       menjadi pemicu dalam menggagalkan             disimpulkan bahwa etika dan moral 
                       tujuan kebijakan, struktur organisasi,        merupakan suatu perpaduan dari dua 
                       serta manajemen publik. Bila moralitas        kata  atau istilah yang senafas dan 
                       para penyusun kebijakan publik                sejiwa, berkaitan dengan  hak dan 
                       rendah, maka kualitas kebijakan yang          kewajiban moral (akhlak) tentang hal 
                       dihasilkanpun sangat rendah. Begitu           baik dan buruk sehingga terbentuk 
                       juga bila struktur organisasi publik          kualitas mental yang menjadikan 
                                                                                                         33 
                        
                       
                      Jurnal Adminsitrasi Publik                                          Volume 3 Nomor 1, Juni 2012 
                      seseorang tetap berani, bersemangat,       II. PEMBAHASAN 
                      bergairah, berdisiplin, dan memegang       2.1 Konsepsi Etika Pelayanan 
                      norma-norma kebenaran dalam  Publik 
                      menjalankan peranannya dalam                     Etika Pelayanan Publik. Dalam 
                      menetapkan standar kepatutan dalam         arti yang sempit, pelayanan publik 
                      masyarakat, serta memberikan kontrol       adalah suatu tindakan pemberian 
                      bagi pergaulan dalam masyarakat.           barang dan jasa kepada masyarakat 
                      Namun bahasan kita kali ini adalah         oleh pemerintah dalam rangka 
                      terkait dengan etika pelayanan publik      tanggung jawabnya kepada  publik, 
                      sebagai suatu pondasi peningkatan          baik diberikan secara langsung 
                      kualitas pelayanan publik di Indonesia.    maupun melalui kemitraan dengan 
                             Dalam pelayanan publik,             swasta dan masyarakat, berdasarkan 
                      perbuatan melanggar moral atau etika       jenis dan intensitas kebutuhan 
                      sulit ditelusuri dan dipersoalkan karena   masyarakat, kemampuan masyarakat 
                      adanya kebiasaan masyarakat kita           dan pasar. Konsep ini lebih 
                      melarang orang ”membuka rahasia”           menekankan bagaimana pelayanan 
                      atau mengancam mereka yang                 publik berhasil diberikan melalui suatu 
                      mengadu. Sementara itu kita                delivery system yang sehat. Pelayanan 
                      menghadapi tantangan ke depan              publik ini dapat dilihat sehari-hari di 
                      semakin berat karena standard              bidang administrasi, keamanan, 
                      penilaian etika terus berubah sesuai       kesehatan, pendidikan, perumahan, air 
                      dengan perkembangan paradigmanya.          bersih, telekomunikasi, transportasi, 
                      Dan secara substantif, kita juga tidak     bank, dan sebagainya. Tujuan 
                      mudah mencapai kedewasaan dan              pelayanan publik adalah menyediakan 
                      otonomi beretika karena penuh dengan       barang dan jasa yang terbaik bagi 
                      dilema. Karena itu, dapat dipastikan       masyarakat. Barang dan jasa yang 
                      bahwa pelanggaran moral atau etika         terbaik adalah yang memenuhi apa 
                      dalam pelayanan publik di Indonesia        yang dijanjikan atau apa yang 
                      akan terus meningkat.                      dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan 
                             Makalah ini mencoba  demikian pelayanan publik yang 
                      membahas konsep dan pentingya etika        terbaik adalah yang memberikan 
                      pelayanan publik, dilema dalam             kepuasan terhadap publik, kalau perlu 
                      beretika dan implikasinya bagi             melebihi harapan publik. 
                      pelayanan publik di Indonesia.                   Dalam arti yang luas, konsep 
                                                                 pelayanan public (public service) 
                                                                 identik dengan public administration 
                                                                 yaitu berkorban atas nama orang lain 
                                                                 dalam mencapai kepentingan publik 
                                                                 (lihat J.L. Perry, 1989 : 625). Dalam 
                                                                                                  34 
                       
                                       
                                      Jurnal Adminsitrasi Publik                                          Volume 3 Nomor 1, Juni 2012 
                                      konteks ini pelayanan publik lebih                                         2.2 Arti Penting Mengapa 
                                      dititikberatkan  kepada bagaimana                                          Pelayanan Publik Harus Diberikan 
                                      elemen-elemen administrasi publik                                                      Jika kita kembali melihat 
                                      seperti          policy making, desain                                     perkembangan paradigma administrasi 
                                      organisasi, dan proses manajemen                                           publik, dimana terjadi dikotomi 
                                      dimanfaatkan untuk mensukseskan                                            (pemisahan) administrasi dari politik 
                                      pemberian pelayanan publik, dimana                                         (1900-1926) menunjukkan bahwa 
                                      pemerintah merupakan pihak provider                                        administrator sungguh-sungguh netral, 
                                      yang diberi tanggung jawab. Karya                                          bebas dari pengaruh politik ketika 
                                      Denhardt yang berjudul The Ethics of                                       memberikan pelayanan publik. Akan 
                                      Public Service  (1988) merupakan                                           tetapi kritik bermunculan menentang 
                                      contoh dari pandangan ini, dimana                                          ajaran dikotomi administrasi – politik 
                                      pelayanan publik benar-benar identik                                       pada tahun 1930-an, sehingga 
                                      dengan administrasi publik.                                                perhatian mulai ditujukan kepada 
                                                  Dalam dunia administrasi                                       keterlibatan para administrator dalam 
                                      publik atau pelayanan publik, etika                                        keputusan-keputusan publik atau 
                                      diartikan sebagai filsafat dan                                             kebijakan publik. Sejak saat itu mata 
                                      professional standards  (kode etik),                                       publik mulai memberikan perhatian 
                                      atau moral atau right rules of conduct                                     khusus terhadap ”permainan etika” 
                                      (aturan berperilaku yang benar) yang                                       yang dilakukan oleh para birokrat 
                                      seharusnya dipatuhi oleh pemberi                                           pemerintahan. Penilaian keberhasilan 
                                      pelayanan publik atau administrator                                        seorang administrator atau aparat 
                                      publik (lihat Denhardt, 1988).                                             pemerintah tidak semata didasarkan 
                                                  Berdasarkan konsep etika dan                                   pada pencapaian kriteria efisiensi, 
                                      pelayanan publik diatas maka yang                                          ekonomi, dan prinsip-prinsip 
                                      dimaksudkan dengan etika pelayanan                                         administrasi lainnya, tetapi juga 
                                      publik adalah suatu praktek  kriteria moralitas, khususnya terhadap 
                                      administrasi publik dan atau                                               kontribusinya terhadap public interest 
                                      pemberian pelayanan publik (delivery                                       atau kepentingan umum (Henry, 1995 : 
                                      system) yang didasarkan atas                                               400). 
                                      serangkaian tuntutan perilaku (rules of                                                Terdapat beberapa alasan 
                                      conduct) atau kode etik yang mengatur                                      substantif mengapa pelayanan publik 
                                      hal-hal yang ”baik” yang harus                                             harus diberikan ? Pertama, adanya 
                                      dilakukan atau sebaliknya yang ”tidak                                      public interest atau kepentingan publik 
                                      baik” agar dihindarkan.                                                    yang harus dipenuhi oleh pemerintah 
                                                                                                                 karena pemerintahlah yang memiliki 
                                                                                                                 ”tanggung jawab” atau responsibility. 
                                                                                                                 Artinya dalam memberikan pelayanan, 
                                                                                                                 pemerintah diharapkan secara 
                                                                                                                                                                             35